Tempat-tempat Wisata di Subulussalam

Setelah pada postingan sebelumnya kita membahas profil singkat Kota Subulussalam, maka pada postingan klai ini saya akan coba memperkenalkan beberapa lokasi yang menarik untuk kita kunjungi di Kota Subulussalam.

1. Wisata Alam PenuntunganWisata alam Penuntungan ini terletak di kecamatan Penanggalan. Secara geografis berada di barat Laut Kecamatan Penanggalan. Lebih tepatnya masuk dari Gapura yang berada di Jalan Raya Subulussalam Penanggalan. Kalau anda datang dari arah barat Subulussalam (Tapaktuan, Blang Pidie dan searah dari jalan tersebut) maka Wisata alam ini berada di sebelah kiri. Namun, bila anda datang dari arah timur (Medan, Sidikalang dan searah dari jalan tersebut) maka anda Wisata alam ini berada di sebelah kanan.

Lokasi wisata ini ramai dikunjungi pada saat libur akhir pekan (Sabtu - Minggu) dan hari² libur lainnya termasuk hari besar keagamaan (Idul Fitri dan Idul Adha). Jadi kalau anda sedang berada di Kota Subulussalam tidak ada salahnya mengunjungi Penuntungan.

2. Air Terjun SKPCKota Subulussalam memiliki lokasi wisata yang tidak sedikit. Selain Lokasi Wisata Penuntungan, juga terdapat Lokasi Wisata Alam Air Terjun SKPC yang dari dulunya memang sudah terkenal.

Tidak berbeda jauh dengan Wisata alam Penuntungan, Ait Terjun SKPC ini juga didatangi pengunjung pada saat hari libur tiba. Bahkan, dapat dikatakan peminat masyarakat lebih tertuju pada lokasi ini daripada Wisata Penuntungan disebabkan perbedaan mendasar yaitu Air Terjun yang indah yang tidak dimiliki wisata alam Penuntungan.

3. Air Terjun Kedabuhan
Wisata alam lain yang dimiliki oleh Kota Subulussalam adalah Air Terjun Kedabuhan yang berada di Kecamatan Penanggalan. Lokasi wisata ini berjarak lebih kurang 7 Km dari Pusat Kota Subulussalam. Lebih tepatnya dekat desa Lae Ikan (Perbatasan NAD-Sumut). Apabila anda akan menuju Sumatra Utara melalui Jalur Barat, maka Air Terjun Kedabuhan ini akan dapat kita lihat di sebelah Kanan bahu Jalan.

 4. Jembatan RundengYang dimaksud Jembatan Rundeng adalah jembatan yang menghubungkan Kota Subulussalam dengan Kabupaten Aceh Singkil. Di bawah jembatan tersebut adalah sungai Lae Kombih. Dengan hal yang demikian, masyarakat Subulussalam menamai Jembatan tersebut dengan Jembatan Lae Bersih (lebih populer). Selain itu, masyarakat mengatakan Sungai dengan bahasa setempat adalah Lae.

Didekat Jembatan rundeng terdapat warung yang menyediakan tempat duduk disepangjang Sungai Kombih, membuat suasana istirahat anda menjadi penuh pesona. Walaupun minuman yang disediakan kebanyakan minuman kemasan, namun suasana benar² menyenangkan.

Bila anda sedang jalan² ke Kota Subulussalam jangan lupa untuk berkunjung ke jembatan ini, Desa Rundeng juga merupakan cikal bakal Kota Subulussalam (pada Jaman Belanda) jadi merupakan desa yang penuh sejarah. Makam Ulama Sufi terkenal yaitu Syekh Hamzah Al-Fansuri juga berada di Kecamatan Rundeng yaitu di Desa Oboh.

5. Irigasi Sungai Namo Buaya Objek Wisata Irigasi Bahorok terletak di Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Desa Namo Buaya terletak lebih kurang 15 km dari arah barat Kota Subulussalam. Untuk menuju desa tersebut disepanjang jalan para pengunjung terlebih dahulu sudah disuguhi pemandangan dan liukan gunung dengan tikungan-tikungan yang tajam.

Irigasi Bahorok merupakan salah satu objek wisata yang terdapat di Kota Subulussalam. Objek wisata ini digolongkan objek wisata alam dengan keindahan sungai yang mempunyai arus kategori sedang. Pepohonan yang masih rimbun disepanjang aliran sungai menambah kesejukan dan keindahan alam Bahorok untuk di nikmati. Selain mempunyai aliran sungai yang jernih, di lokasi objek wisata juga dapat dijumpai satwa-satwa liar yang tidak berbahaya seperti monyet dan burung-burung yang hinggap dari satu pohon ke pohon lainnya.

Nah itulah beberapa tempat yang menarik untuk di kunjungi di Kota Subulussalam. Sayangnya tempat² tersebut belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat kunjungan wisata, seandainya pemerintah kota Subulussalam mau memperhatikan sektor ini, maka bukan mustahil akan menghasilkan devisa yang sangat besar bagi daerah.

Referensi dan Photo : http://kotasubulussalam.wordpress.com/wisata/

Anggaran Pabrik Minyak Goreng Subulussalam belum Cair

* Tunggu Kepastian Dana Talangan dari Provinsi

SUBULUSSALAM - Rencana pembangunan pabrik minyak goreng di Kota Subulussalam tampaknya masih jauh dari harapan. Pasalnya, anggaran proyek yang bersumber dari Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian RI senilai Rp 52,8 miliar rupanya masih diberi tanda bintang alias pending. Kepastian tanda bintang pada anggaran pabrik migor tersebut dibenarkan Wali Kota Subulussalam Merah Sakti yang dikonfirmasi Serambi, Minggu (24/2).

Wali Kota Merah Sakti mengakui bahwa Dipa untuk pembangunan pabrik minyak goreng telah disahkan senilai Rp 52,8 miliar namun masih berstatus bintang. Tanda bintang tersebut, menurut Sakti, menunggu kepastian provinsi apakah mampu menganggarkan senilai Rp 15 miliar untuk bangunan pabrik.

Sakti berharap melalui Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam dapat memfollow up. “Surat dari departemen sudah kita terima, yang intinya Dipa untuk Pabrik Migor Rp 52,8 miliar namun masih dalam status bintang di Jakarta, karena memang harus ada dokumen dan pendukung yang lain termasuk dana Rp 15 miliar,” ujar Sakti.

Masalah  tanda bintang pada anggaran pembangunan pabrik minyak goreng yang lokasinya di Desa Teladan Baru, Kecamatan Runding Kota Subulussalam ini juga pernah dikemukakan anggota DPR Aceh asal Dapil VII Muslim Ayub.

Menurut Muslim,  proyek yang semula telah mendapat alokasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian RI senilai Rp 52,8 miliar namun belakangan ditandai bintang. Pasalnya, Pemko Subulussalam tidak sanggup menganggarkan dana untuk pembangunan gedung pabrik tersebut. Padahal jika provinsi memasukan dalam APBA pembangunan gedung pabrik migor, maka tanda bintang tersebut dipastikan dicabut.

Pabrik Migor yang dicanangkan Wali Kota Subulussalam sejak awal tahun 2010 lalu ini semula akan dibangun di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat. Namun belakangan proyek yang menjadi “andalan” Wali Kota Subulussalam Merah Sakti tersebut terpaksa dipindahkan ke Desa Teladan Baru, Kecamatan Runding.

Hal ini menyusul sidak Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 13 Oktober 2012 lalu. Salah satu proyek yang sangat disayangkannya, yaitu proyek pembangunan pabrik minyak goreng yang terletak di Subulussalam. Kemajuan proyek yang dimulai 28 Agustus 2012 pada saat itu baru delapan persen. Sementara batas akhir kontrak tidak lewat dari bulan Desember ini. Selain itu, lokasi pabrik dinilai tidak layak lantaran rawan banjir.

Sejumlah warga mengingatkan Pemko Subulussalam agar tidak membuat proyek mubazir. Pasalnya, selama ini banyak proyek atau bangunan yang terkesan hanya menguras uang Negara karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

Beberapa proyek yang tidak bermanfaat bahkan nyaris menjadi besi tua atau sarang hantu seperti Pabrik Tepung Tapioka di Desa Suka Makmur dengan anggaran miliaran rupiah, peternakan ayam petelur, kolam ikan, Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Singgersing, alat pengolah sagu masing-masing ditempatkan di Kecamatan Runding yaitu Desa Panglima Sahman dan Siperkas serta Desa Pulo Kedep, Kecamatan Sultan Daulat dan masih banyak lagi.(kh)

 

 

Ratusan Warga Demo Tuntut Tunda Pemilukada

Laporan : Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM SUBULUSSALAM – Seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (Ampes) menggelar aksi demo menuntut pemilukada ditunda, Kamis (28/2/2013).

SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN

Massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (Ampes) menggelar aksi damai menuntut pemilukada ditunda, Kamis (28/2/2013) di depan gedung DPRK.

Mereka berkumpul di depan gedung DPRK Subulussalam melakukan orasi. Mereka minta Pilkada ditunda karena daerah itu mengalami defisit anggaran.

"Masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terpenuh," teriak Edy, Zulyadin dan Justri Brutu, juru bicara pengunjuk rasa. 

 

Massa juga embentangkan poster dan spanduk yang bertuliskan “Pak Gubernur dengarkan Suara Rakyat, Tunda Pilkada di Subulussalam!, Rakyat Butuh Kesehatan Bukan Pilkada, Rakyat Butuh Makan Bukan Pilkada dan Pemimpin Berpesta Rakyat Busung Lapar."

Ketua DPRK Subulussalam, Pianti Mala yang menemui para pengunjuk rasa  menjelaskan, tahapan Pemilukada yang disusun oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat belum final dan masih berupa rancangan. 

Menurut Pianti, salah satu syarat pemilukada digelar adanya surat DPRK ditujukan kepada KIP tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah.”Dan surat itu sampai sekarang belum ada kami buat. Jadi, sebenarnya tidak pun bapak/ibu berdemo pada hari ini, kami di dewan juga belum menerima tahapan pemilukada," ujarnya.(*)

 

 

KIP Subulussalam Tetap Laksanakan Pilkada 2013

Laporan  Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM  – Ketua KIP Kota Subulussalam, M.Husein Saraan, menyatakan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Walikota Subulussalam , tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun. 

Menjawab Serambinews.com, Kamis (28/2/2013), M Husein, mengaku terkait ada aksi massa yang menolak pelaksanaan pilkada tahun ini sebagai hak warga negara yang menyampaikan pendapat mereka. Namun KIP tidak terpengaruh terhadap tuntutan massa tersebut. 

Menurut Husein, penyelenggaraan pilkada merupakan amanah dan perintah undang-undang yang mengamanatkan pelaksanaan Pilkada setiap lima tahun sekali. Lagi pula, tidak ada alasan kuat yang dapat dijadikan dasar untuk menunda pilkada.                                                                   M.Husein Saraan

Dikatakan Husein, pilkada dapat ditunda  jika terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, atau gangguan lainnya. Hal itu  sesuai Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disempurnakan pada UU No 12 tahun 2008. 

Disebutkan, dana hibah untuk kegiatan Pilkada Subulussalam sebesar Rp 6 miliar secara resmi sudah diserahkan kepada KIP setempat sehingga saat ini tinggal menetapkan tahapan proses pesta demokrasi tersebut.(*)

 

 

Ketua DPRK Minta Dana Pilkada Dihapus

* Bayar Utang Rp 13,5 Miliar

SUBULUSSALAM - Eskalasi politik jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Subulussalam dalam sepekan terakhir ini terus “mendidih”. Setelah diguncang aksi demonstrasi yang menentang Pilkada Subulussalam digelar 2013, kalangan anggota DPRK setempat juga mempersoalkan dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada di sana.

Persoalan ini mencuat dalam tapat tindak lanjut hasil evaluasi gubernur tentang APBK tahun 2013 Subulussalam, Jum’at (1/3) sore, di gedung DPRK Jalan Pertemuan, Subulussalam Utara.

Ketua DPRK Subulussalam, Pianti Mala menilai Pemko Subulussalam belum siap melaksanakan pilkada pada tahun 2013, lantaran daerah ini masih memiliki utang senilai Rp 13,5 miliar yang harus ditutupi. Guna mengantisipasi menumpuknya utang daerah, DPRK Subulussalam berpendapat untuk menghapus dana hibah kegiatan pilkada wali kota/wakil wali kota setempat senilai Rp 6 miliar yang telah diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) pada, Selasa (26/2) lalu.

Pianti yang ditanyai Serambi secara terpisah menegaskan, satu-satunya cara untuk menutupi utang Pemko Subulussalam adalah dengan menghapus dana pilkada. Kebijakan sulit tersebut, menurut Pianti, harus dilakukan lantaran sesuai aturan bahwa pejabat daerah tidak boleh meninggalkan utang setelah masa jabatannya berakhir.

“Jika utang senilai Rp 13,5 miliar tidak dibayar pada tahun ini, maka tidak ada lagi kesempatan untuk melunasi utang tersebut. Pasalnya, pada Maret 2014 mendatang, jabatan Wali Kota Subulussalam periode 2009-2014 telah berakhir,” ujarnya.

Ditanyai dari mana sumber utang Pemko Subulussalam itu, Pianti menyebutkan, utang itu terjadi sejak 2010 silam. Di mana pada tahun itu diharapkan ada dana senilai Rp 25 miliar dari provinsi, namun kenyataan hanya turun Rp 5 miliar.

Akibatnya, setiap tahun APBK daerah ini defisit dan harus ditutupi oleh anggaran tahun berikutnya. Dikatakan, setiap pembahasan anggaran, eksekutif selalu berjanji dapat menyelesaikan utang, namun nyatanya hingga empat tahun anggaran belum juga terlunasi.

Masalah lain yang mencuat pada rapat tersebut menyangkut  munculnya penambahan dana senilai Rp 2,9 miliar untuk kegiatan pilkada putaran kedua. Pianti Mala, politisi PKPI tampak berang. Ia menilai eksekutif dan komisioner KIP telah mengangkangi lembaga dewan, karena dana pilkada putaran kedua senilai Rp 2,9 miliar diplot tanpa sepengetahuan banggar DPRK.

“Kami mendapat informasi bahwa selain Rp 6 miliar, ada lagi penambahan dana pilkada putaran kedua sebanyak Rp 2,9 miliar. Kami merasa eksekutif dan komisioner KIP ‘mengangkangi’ lembaga DPRK. Sebab sehemat kami, dana ini tidak pernah ada dibahas dalam agenda rapat banggar,” kata Pianti.(kh)

Atas Saran Sekdako
KETUA KIP Kota Subulussalam M. Husen Saraan yang dikonfirmasi Serambi via telepon selulernya, Sabtu (2/3) membenarkan, selain dana pilkada putaran pertama senilai Rp 6 miliar juga tertera dana sebanyak Rp 2,9 miliar di naskah perjanjian dana hibah pilkada yang mereka tandatangani bersama Wali Kota Subulussalam Merah Sakti, Selasa (26/2) lalu.

Munculnya dana Rp 2,9 miliar, menurut Husein atas saran Sekdako Subulussalam Damhuri kepada KIP setempat untuk menyusun rencana anggaran pilkada secara kolektif hingga putaran kedua. Alasannya, jika pilkada berlangsung dua putaran, maka dana untuk itu telah tersedia.

Menyangkut protes legislatif yang merasa “dikangkangi”, Husein mengaku tidak berwenang mengomentari. Sebab, KIP mengajukan dana tersebut atas dasar saran Sekda selaku TAPK. Sedangkan saat pembahasan di dewan, KIP tidak lagi terlibat sehingga mereka tidak tahu menahu apakah memang sudah dibahas atau belum.

Intinya, kata Husein, pihak KIP Subulussalam hanya sebatas mengajukan dan TAPK lah yang menggiring dana tersebut di dewan. “Jadi semula kami mengajukan dana untuk putaran pertama kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) tapi atas saran Pak Sekda diajukan langsung hingga putaran kedua, makanya ada tambahan Rp 2,9 miliar, soal apakah sudah dibahas di Banggar dengan Dewan atau belum kami tidak tahu,” terang Husein Saraan.(kh)

Pilkada dan MTQ tak Dapat Diganggu
SEKDAKO Subulussalam, Damhuri SP MM yang dikonfirmasi terpisah, Sabtu (2/3), mengakui adanya utang pemerintah terhadap sejumlah kegiatan atau proyek-proyek lanjutan pada tahun 2012 lalu yang belum terbayarkan. Namun, kata dia, utang tersebut hanya berkisar Rp 11 miliar. Bukan Rp 13,5 miliar seperti yang disebutkan Ketua DPRK Pianti Mala. “Utang itu bukan tahun 2010, melainkan 2012, karena yang dihitung adalah tahun terakhir,” ujarnya.

Dana itu muncul lantaran adanya kegiatan yang belum selesai atau seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak terpakai 2012 sehingga harus dimunculkan tahun berikutnya. Mengenai pembayaran utang terkait, Damhuri mengaku tetap harus diupayakan pada tahun bersangkutan.

Untuk pembayaran utang tersebut, menurut Damhuri tidak harus mengganggu dana kegiatan pilkada ataupun Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), lantaran masih banyak solusi lain yang dapat dilakukan. “Karena pilkada dan MTQ ini merupakan kegiatan yang sangat penting, pilkada adalah amanah undang-undang, sedangkan MTQ merupakan agenda nasional,” kata Damhuri.

Ia menyatakan, pemerintah masih dapat menyiasati pembayaran utang tanpa mengganggu dana pilkada maupun MTQ. Solusi tersebut antara lain menyesuaikan belanja dengan sumber pendapatan lain. Dengan demikian, pemko berusaha menambah pendapatan dan pada bagian lain menyesuaikan belanja tanpa mengurangi anggaran pilkada. Apalagi, dana pilkada melalui sidang paripurna DPRK telah disepakati dan pada evaluasi gubernur juga tidak ada persoalan.

Mengenai pendapat kepala daerah tidak boleh meninggalkan utang, Sekda Damhuri mengatakan, yang dimaksud oleh aturan tersebut bukan dalam hal defisit anggaran, tetapi apabila ada pinjaman kepada pihak ketiga seperti bank. “Jadi menurut saya bukan utang masalah defisit, tetapi terhadap pinjaman daerah kepada pihak ketiga atau bank. Siapapun wali kotanya apabila belanja dengan pendapatan tidak imbang bisa saja terjadi defisit,” tandas Damhuri.

Damhuri juga membenarkan adanya tambahan dana kegiatan pilkada putaran kedua sebesar Rp 2,9 miliar. Pasalnya, berdasarkan rapat-rapat anggaran tim anggaran pemerintah dengan KIP bahwa dana sebesar Rp 6 miliar tersebut hanya mampu membiayai kegiatan pilkada satu putaran. Manakala pilkada terjadi putaran kedua setidaknya membutuhkan dana tambahan hingga Rp 2,5 miliar.

Karena itulah, tim anggaran sudah menyepakati dana tambahan untuk putaran kedua dengan catatan akan kembali dibawa untuk dibahas di DPRK. Dan dalam penyerahan dana hibah Rp 6 miliar di aula Setdako, menurut Damhuri pada surat pengantar ada disebutkan dana terkait.

Damhuri pun membantah kalau pihaknya “bermain” dalam hal dana senilai Rp 2,9 miliar. “Tidak mungkin kami bermain karena kebijakan anggaran itu kan antara persetujuan eksekutif dengan legislatif tidak pernah di luar jalur ini,” ujarnya.(kh)

 

 

KAMSA: Jangan Tunda Pilkada

SUBULUSSALAM - Gejolak politik terus mengguncang Kota Subulussalam. Setelah digoyang dua aksi unjuk rasa yang menolak pilkada dilaksanakan tahun 2013, Senin (4/3) kemarin, giliran massa pendukung pilkada 2013 beraksi. Mereka menggelar demonstrasi ke Gedung DPRK Subulussalam di Jalan Pertemuan, Subulussalam Utara.

SERAMBI/KHALIDIN

Ratusan massa dari Kesatuan Aksi Masyarakat Sada Kata (KAMSA) Senin (4/3) yang berunjukrasa di Gedung DPRK Subulussalam, jalan Pertemuan menuntut pilkada Subulussalam jangan ditunda.

Aksi pendukung pilkada kemarin melibatkan sekitar 400-an orang yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Sada Kata (KAMSA). Massa yang mengaku berasal dari lima kecamatan se-Pemko Subulussalam ini mulai sejak pukul 09.00 WIB dengan berkumpul di Lapangan Beringin Subulussalam.

Dari lapangan Beringin, massa berjalan kaki menuju Gedung DPRK Subulussalam melintasi Jalan Teuku Umar. Mereka mengusung sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan agar pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2013, sebagaimana telah dijadwalkan Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Beberapa poster yang diusung demonstran tertulis, “Ketua DPRK tidak Konsisten dengan Keputusannya”, “DPRK, Dengarkan aspirasi Rakyat Jangan Hanya Makan Gaji Buta”, “Pak Gubernur Aceh  Dengarkan Suara Rakyat !, Pilkada 2013 Harga Mati”, serta tulisan-tulisan berbentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada 2013.

Massa  melalui juru bicaranya seperti Naswardi, Arifin Berutu, Hakiman Kombih secara bergantian berorasi. Pendemo juga berteriak memanggil para wakil rakyat agar mau keluar menampung aspirasi mereka bukan hanya berleha-leha di kantornya. Dalam orasinya, massa KAMSA minta Pilkada Kota Subulussalam wajib digelar selambatnya Oktober 2013.

Koordinator lapangan (korlap) KAMSA Naswardi Lingga menegaskan adanya segelintir kelompok yang ingin menuntut penundaan pilkada demi kepentingan politik seseorang. Padahal, tidak ada satu alasan yang kuat untuk menunda pelaksanaan pilkada Subulussalam, kecuali pemaksaan kehendak. Apalagi, lanjut Naswardi, dana untuk kegiatan Pilkada Subulussalam senilai Rp 6 miliar terlah dibahas dan disahkan oleh eksekutif bersama legislatif.

Ia juga menyayangkan tudingan bahwa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 31 tingkat Provinsi Aceh sebagai ajang pencitraan Wali Kota Subulussalam mejelang pilkada. Padahal, katanya, MTQ merupakan salah satu sarana bagi Subulussalam dalam mempromosikan diri, dan tidak ada hubungannya dengan pilkada.

Naswardi juga menuding adanya skeranio yang sistematis untuk menunda pilkada Subulussalam. Hal itu menyusul kegiatan rekrutmen anggota KIP Subulussalam di tengah tahapan Pilkada sedang berlangsung sehingga dinilai akan mengganggu kinerja KIP Subulussalam.

Beberapa saat kemudian, tiga anggota DPRK, masing-masing Jamasa Cibro, H. Mukmin Pardosi, dan Sugito keluar menemui para pendemo. Dalam pernyataannya, Jamasa menegaskan bahwa tidak ada hak DPRK untuk menunda pilkada, tapi menyediakan dana untuk kegiatan pilkada. Lagi pula, kata Jamasa, di Subulussalam tidak ada bencana dan keributan yang merupakan salah satu faktor pilkada bisa ditunda sesuai aturan.

“Dan dana pilkada sudah tersedia sebesar Rp 6 miliar, jadi tidak ada alasan pilkada ditunda, saya menundukung pelaksanaan pilkada 2013,” tegas Jamasa yang disambut aplus warga. Hal senada juga diungkap H Mukmin dan Sugito. Bahkan, Sugito menyatakan tidak ada aturan yang memerintahkan penundaan pilkada.

Aksi ini dikawal puluhan personel Polres Aceh Singkil yang dipimpin langsung Wakapolres Aceh Singkil Kompol Juprisan Pratama Ramadhan Nasution. Massa membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 11.00 WIB.(kh)

KIP dan DPRK Konsultasi ke Jakarta
PRO kontra pelaksanaan Pilkada Subulussalam mengharuskan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam berkonsultasi ke Mendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Keberangkatan para anggota KIP tersebut disertai sejumlah anggota DPRK Subulussalam dari Komisi A (bidangi pemerintahan), termasuk Ketua DPRK.

“Kami sedang di Jakarta untuk mengkonsultasikan dasar hukum pelaksanaan pilkada kepada KPU Pusat dan Mendagri,” kata Bakhtiar Husein, Sekretaris Komisi A DPRK Subulussalam kepada Serambi, Senin (4/3).

Sebelumnya, Ketua KIP Subulussalam Husein Saraan juga mengatakan,  pada dasarnya mereka telah menyelesaikan penyusunan tahapan Pilkada 2013 dengan jadwal pemungutan suara pada Kamis 3 Oktober 2013. Tahapan tersebut menurut Husein sudah final bahkan dana untuk kegiatan itu juga sudah diserahkan oleh Wali Kota Subulussalam senilai Rp 6 miliar.

Namun, tahapan pilkada belum ditetapkan secara resmi karena hasil koordinasi dengan anggota dewan Rabu (27/2) lalu, pihak legislatif meminta waktu untuk berkonsultasi lagi dengan mendagri dan KPU Pusat.”Jadi nanti ini kami sahkan setelah pulang dari Jakarta,” pungkas Husein Saraan.(kh)

Tokoh Subulussalam Tolak Pemekaran ALA

* Anggap Kepentingan Elit

SUBULUSSALAM - Wacana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang mengemuka beberapa bulan terakhir, mendapat penolakan dari masyarakat Kota Subulussalam. Penolakan terhadap pemekaran provinsi di Aceh itu secara tegas disampaikan dalam penggalangan 200 tanda tangan tokoh masyarakat dan pemuda Kota Subulussalam yang kopiannya diterima Serambi Rabu (6/3) lalu.

Enam perwakilan tokoh masyarakat masing-masing, H Darwis Munthe alias H Obok, Jaddam Basri, Jauhari Pardosi, Rahman Manik, Sehat, dan Tengku Wong saat memberikan keterangan pers kepada Serambi, menyatakan secara tegas menolak wacana pemekaran Provinsi ALA yang didengung-dengungkan oleh sekelompok masyarakat di kabupaten tetangga Subulussalam.

Mereka menilai, usulan pemekaran yang terus bergulir tersebut sarat kepentingan  segelintir elit politik yang tidak mendapat posisi di provinsi. “Terserah mereka (pejuang ALA) mau bilang apa, tapi jangan kait-kaitkan seolah-olah warga Subulussalam mendukung, kami secara tegas menolak daerah ini pisah dari Aceh,” tegas Jaddam Basri diamini H Obok dan rekan-rekannya.

Jaddam mengakui, semula dirinya pernah mendukung pemekaran Provinsi ALA ketika daerah ini termasuk kurang mendapat perhatian dari pemerintah di Banda Aceh. Alasan saat itu, kata Jaddam, untuk memperpendek rentang kendali masyarakat daerah kabupaten dengan ibukota provinsi, serta untuk menggugah pemerintah agar berlaku adil, tanpa memarjinalkan kota di pesisir selatan Aceh seperti Subulussalam.

Menurut dia, alasan itu tidak relevan lagi, terutama karena pemerintahan di bawah pimpinan Zaini Abdullah dengan Muzakir Manaf, telah dan sedang membangun sejumlah ruas jalan, guna membuka akses antara kabupaten/kota pantai barat selatan dan tengah dengan daerah lain.

H Darwis alias Obok menyatakan, apabila Provinsi ALA dimekarkan maka Aceh ini tidak memiliki ruh lagi dan notabene menyalahi MoU Helsinki. Selaini itu, pemekaran Aceh juga sangat merugikan dan memperlemah posisi Aceh selaku satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam.

Obok pun menilai desakan memisahkan diri dengan Aceh tersebut hanya kepentingan sekelompok elite politik. “Yang panas soal ALA itu kan  daerah lain seperti Aceh Tenggara, kalau Subulussalam ini adem ayem. Ini bisa dibuktikan, lihat di lapangan satu spanduk tentang mendukung ALA pun tidak ada terbentang,” ujar Obok.

Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang ingin mendirikan Provinsi ALA untuk tidak mengait-ngaitkan Subulussalam, karena daerah ini tidak ingin pisah dari Aceh.

Jauhari Pardosi menambahkan, jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya pemerintah kabupaten/kota menguatkan otoritas yang ada dengan konsen menajalankan program prorakyat. “Lagi pula, sejumlah tokoh yang menjadi pejuang ALA saat ini merupakan bekas kepala daerah yang bisa dilihat kinerjanya,” timpal Tengku Wong.

Para tokoh masyarakat Subulussalam yang telah berikrar melalui 200 tanda tangan ini menyatakan siap melakukan action, termasuk unjuk rasa untuk menolak wacana pembentukan provinsi ALA. Para tokoh juga menyatakan, masyarakat Subulussalam bukan manusia yang bisa dibodoh-bodohi hingga mau menjual suara mereka seakan-akan mendukung ALA, demi kepentingan pribadi elit politik.(kh)