* Anggap Kepentingan Elit
SUBULUSSALAM - Wacana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang mengemuka beberapa bulan terakhir, mendapat penolakan dari masyarakat Kota Subulussalam. Penolakan terhadap pemekaran provinsi di Aceh itu secara tegas disampaikan dalam penggalangan 200 tanda tangan tokoh masyarakat dan pemuda Kota Subulussalam yang kopiannya diterima Serambi Rabu (6/3) lalu.
Enam perwakilan tokoh masyarakat masing-masing, H Darwis Munthe alias H Obok, Jaddam Basri, Jauhari Pardosi, Rahman Manik, Sehat, dan Tengku Wong saat memberikan keterangan pers kepada Serambi, menyatakan secara tegas menolak wacana pemekaran Provinsi ALA yang didengung-dengungkan oleh sekelompok masyarakat di kabupaten tetangga Subulussalam.
Mereka menilai, usulan pemekaran yang terus bergulir tersebut sarat kepentingan segelintir elit politik yang tidak mendapat posisi di provinsi. “Terserah mereka (pejuang ALA) mau bilang apa, tapi jangan kait-kaitkan seolah-olah warga Subulussalam mendukung, kami secara tegas menolak daerah ini pisah dari Aceh,” tegas Jaddam Basri diamini H Obok dan rekan-rekannya.
Jaddam mengakui, semula dirinya pernah mendukung pemekaran Provinsi ALA ketika daerah ini termasuk kurang mendapat perhatian dari pemerintah di Banda Aceh. Alasan saat itu, kata Jaddam, untuk memperpendek rentang kendali masyarakat daerah kabupaten dengan ibukota provinsi, serta untuk menggugah pemerintah agar berlaku adil, tanpa memarjinalkan kota di pesisir selatan Aceh seperti Subulussalam.
Menurut dia, alasan itu tidak relevan lagi, terutama karena pemerintahan di bawah pimpinan Zaini Abdullah dengan Muzakir Manaf, telah dan sedang membangun sejumlah ruas jalan, guna membuka akses antara kabupaten/kota pantai barat selatan dan tengah dengan daerah lain.
H Darwis alias Obok menyatakan, apabila Provinsi ALA dimekarkan maka Aceh ini tidak memiliki ruh lagi dan notabene menyalahi MoU Helsinki. Selaini itu, pemekaran Aceh juga sangat merugikan dan memperlemah posisi Aceh selaku satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam.
Obok pun menilai desakan memisahkan diri dengan Aceh tersebut hanya kepentingan sekelompok elite politik. “Yang panas soal ALA itu kan daerah lain seperti Aceh Tenggara, kalau Subulussalam ini adem ayem. Ini bisa dibuktikan, lihat di lapangan satu spanduk tentang mendukung ALA pun tidak ada terbentang,” ujar Obok.
Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang ingin mendirikan Provinsi ALA untuk tidak mengait-ngaitkan Subulussalam, karena daerah ini tidak ingin pisah dari Aceh.
Jauhari Pardosi menambahkan, jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya pemerintah kabupaten/kota menguatkan otoritas yang ada dengan konsen menajalankan program prorakyat. “Lagi pula, sejumlah tokoh yang menjadi pejuang ALA saat ini merupakan bekas kepala daerah yang bisa dilihat kinerjanya,” timpal Tengku Wong.
Para tokoh masyarakat Subulussalam yang telah berikrar melalui 200 tanda tangan ini menyatakan siap melakukan action, termasuk unjuk rasa untuk menolak wacana pembentukan provinsi ALA. Para tokoh juga menyatakan, masyarakat Subulussalam bukan manusia yang bisa dibodoh-bodohi hingga mau menjual suara mereka seakan-akan mendukung ALA, demi kepentingan pribadi elit politik.(kh)
SUBULUSSALAM - Wacana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang mengemuka beberapa bulan terakhir, mendapat penolakan dari masyarakat Kota Subulussalam. Penolakan terhadap pemekaran provinsi di Aceh itu secara tegas disampaikan dalam penggalangan 200 tanda tangan tokoh masyarakat dan pemuda Kota Subulussalam yang kopiannya diterima Serambi Rabu (6/3) lalu.
Enam perwakilan tokoh masyarakat masing-masing, H Darwis Munthe alias H Obok, Jaddam Basri, Jauhari Pardosi, Rahman Manik, Sehat, dan Tengku Wong saat memberikan keterangan pers kepada Serambi, menyatakan secara tegas menolak wacana pemekaran Provinsi ALA yang didengung-dengungkan oleh sekelompok masyarakat di kabupaten tetangga Subulussalam.
Mereka menilai, usulan pemekaran yang terus bergulir tersebut sarat kepentingan segelintir elit politik yang tidak mendapat posisi di provinsi. “Terserah mereka (pejuang ALA) mau bilang apa, tapi jangan kait-kaitkan seolah-olah warga Subulussalam mendukung, kami secara tegas menolak daerah ini pisah dari Aceh,” tegas Jaddam Basri diamini H Obok dan rekan-rekannya.
Jaddam mengakui, semula dirinya pernah mendukung pemekaran Provinsi ALA ketika daerah ini termasuk kurang mendapat perhatian dari pemerintah di Banda Aceh. Alasan saat itu, kata Jaddam, untuk memperpendek rentang kendali masyarakat daerah kabupaten dengan ibukota provinsi, serta untuk menggugah pemerintah agar berlaku adil, tanpa memarjinalkan kota di pesisir selatan Aceh seperti Subulussalam.
Menurut dia, alasan itu tidak relevan lagi, terutama karena pemerintahan di bawah pimpinan Zaini Abdullah dengan Muzakir Manaf, telah dan sedang membangun sejumlah ruas jalan, guna membuka akses antara kabupaten/kota pantai barat selatan dan tengah dengan daerah lain.
H Darwis alias Obok menyatakan, apabila Provinsi ALA dimekarkan maka Aceh ini tidak memiliki ruh lagi dan notabene menyalahi MoU Helsinki. Selaini itu, pemekaran Aceh juga sangat merugikan dan memperlemah posisi Aceh selaku satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam.
Obok pun menilai desakan memisahkan diri dengan Aceh tersebut hanya kepentingan sekelompok elite politik. “Yang panas soal ALA itu kan daerah lain seperti Aceh Tenggara, kalau Subulussalam ini adem ayem. Ini bisa dibuktikan, lihat di lapangan satu spanduk tentang mendukung ALA pun tidak ada terbentang,” ujar Obok.
Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang ingin mendirikan Provinsi ALA untuk tidak mengait-ngaitkan Subulussalam, karena daerah ini tidak ingin pisah dari Aceh.
Jauhari Pardosi menambahkan, jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya pemerintah kabupaten/kota menguatkan otoritas yang ada dengan konsen menajalankan program prorakyat. “Lagi pula, sejumlah tokoh yang menjadi pejuang ALA saat ini merupakan bekas kepala daerah yang bisa dilihat kinerjanya,” timpal Tengku Wong.
Para tokoh masyarakat Subulussalam yang telah berikrar melalui 200 tanda tangan ini menyatakan siap melakukan action, termasuk unjuk rasa untuk menolak wacana pembentukan provinsi ALA. Para tokoh juga menyatakan, masyarakat Subulussalam bukan manusia yang bisa dibodoh-bodohi hingga mau menjual suara mereka seakan-akan mendukung ALA, demi kepentingan pribadi elit politik.(kh)
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking