SUBULUSSALAM - Gejolak politik
terus mengguncang Kota Subulussalam. Setelah digoyang dua aksi unjuk
rasa yang menolak pilkada dilaksanakan tahun 2013, Senin (4/3) kemarin,
giliran massa pendukung pilkada 2013 beraksi. Mereka menggelar
demonstrasi ke Gedung DPRK Subulussalam di Jalan Pertemuan, Subulussalam
Utara.
Aksi pendukung pilkada kemarin melibatkan sekitar 400-an orang yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Sada Kata (KAMSA). Massa yang mengaku berasal dari lima kecamatan se-Pemko Subulussalam ini mulai sejak pukul 09.00 WIB dengan berkumpul di Lapangan Beringin Subulussalam.
Dari lapangan Beringin, massa berjalan kaki menuju Gedung DPRK Subulussalam melintasi Jalan Teuku Umar. Mereka mengusung sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan agar pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2013, sebagaimana telah dijadwalkan Komisi Independen Pemilihan (KIP).
Beberapa poster yang diusung demonstran tertulis, “Ketua DPRK tidak Konsisten dengan Keputusannya”, “DPRK, Dengarkan aspirasi Rakyat Jangan Hanya Makan Gaji Buta”, “Pak Gubernur Aceh Dengarkan Suara Rakyat !, Pilkada 2013 Harga Mati”, serta tulisan-tulisan berbentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada 2013.
Massa melalui juru bicaranya seperti Naswardi, Arifin Berutu, Hakiman Kombih secara bergantian berorasi. Pendemo juga berteriak memanggil para wakil rakyat agar mau keluar menampung aspirasi mereka bukan hanya berleha-leha di kantornya. Dalam orasinya, massa KAMSA minta Pilkada Kota Subulussalam wajib digelar selambatnya Oktober 2013.
Koordinator lapangan (korlap) KAMSA Naswardi Lingga menegaskan adanya segelintir kelompok yang ingin menuntut penundaan pilkada demi kepentingan politik seseorang. Padahal, tidak ada satu alasan yang kuat untuk menunda pelaksanaan pilkada Subulussalam, kecuali pemaksaan kehendak. Apalagi, lanjut Naswardi, dana untuk kegiatan Pilkada Subulussalam senilai Rp 6 miliar terlah dibahas dan disahkan oleh eksekutif bersama legislatif.
Ia juga menyayangkan tudingan bahwa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 31 tingkat Provinsi Aceh sebagai ajang pencitraan Wali Kota Subulussalam mejelang pilkada. Padahal, katanya, MTQ merupakan salah satu sarana bagi Subulussalam dalam mempromosikan diri, dan tidak ada hubungannya dengan pilkada.
Naswardi juga menuding adanya skeranio yang sistematis untuk menunda pilkada Subulussalam. Hal itu menyusul kegiatan rekrutmen anggota KIP Subulussalam di tengah tahapan Pilkada sedang berlangsung sehingga dinilai akan mengganggu kinerja KIP Subulussalam.
Beberapa saat kemudian, tiga anggota DPRK, masing-masing Jamasa Cibro, H. Mukmin Pardosi, dan Sugito keluar menemui para pendemo. Dalam pernyataannya, Jamasa menegaskan bahwa tidak ada hak DPRK untuk menunda pilkada, tapi menyediakan dana untuk kegiatan pilkada. Lagi pula, kata Jamasa, di Subulussalam tidak ada bencana dan keributan yang merupakan salah satu faktor pilkada bisa ditunda sesuai aturan.
“Dan dana pilkada sudah tersedia sebesar Rp 6 miliar, jadi tidak ada alasan pilkada ditunda, saya menundukung pelaksanaan pilkada 2013,” tegas Jamasa yang disambut aplus warga. Hal senada juga diungkap H Mukmin dan Sugito. Bahkan, Sugito menyatakan tidak ada aturan yang memerintahkan penundaan pilkada.
Aksi ini dikawal puluhan personel Polres Aceh Singkil yang dipimpin langsung Wakapolres Aceh Singkil Kompol Juprisan Pratama Ramadhan Nasution. Massa membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 11.00 WIB.(kh)
KIP dan DPRK Konsultasi ke Jakarta
PRO kontra pelaksanaan Pilkada Subulussalam mengharuskan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam berkonsultasi ke Mendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Keberangkatan para anggota KIP tersebut disertai sejumlah anggota DPRK Subulussalam dari Komisi A (bidangi pemerintahan), termasuk Ketua DPRK.
“Kami sedang di Jakarta untuk mengkonsultasikan dasar hukum pelaksanaan pilkada kepada KPU Pusat dan Mendagri,” kata Bakhtiar Husein, Sekretaris Komisi A DPRK Subulussalam kepada Serambi, Senin (4/3).
Sebelumnya, Ketua KIP Subulussalam Husein Saraan juga mengatakan, pada dasarnya mereka telah menyelesaikan penyusunan tahapan Pilkada 2013 dengan jadwal pemungutan suara pada Kamis 3 Oktober 2013. Tahapan tersebut menurut Husein sudah final bahkan dana untuk kegiatan itu juga sudah diserahkan oleh Wali Kota Subulussalam senilai Rp 6 miliar.
Namun, tahapan pilkada belum ditetapkan secara resmi karena hasil koordinasi dengan anggota dewan Rabu (27/2) lalu, pihak legislatif meminta waktu untuk berkonsultasi lagi dengan mendagri dan KPU Pusat.”Jadi nanti ini kami sahkan setelah pulang dari Jakarta,” pungkas Husein Saraan.(kh)
SERAMBI/KHALIDIN
Ratusan
massa dari Kesatuan Aksi Masyarakat Sada Kata (KAMSA) Senin (4/3) yang
berunjukrasa di Gedung DPRK Subulussalam, jalan Pertemuan menuntut
pilkada Subulussalam jangan ditunda.
Aksi pendukung pilkada kemarin melibatkan sekitar 400-an orang yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Sada Kata (KAMSA). Massa yang mengaku berasal dari lima kecamatan se-Pemko Subulussalam ini mulai sejak pukul 09.00 WIB dengan berkumpul di Lapangan Beringin Subulussalam.
Dari lapangan Beringin, massa berjalan kaki menuju Gedung DPRK Subulussalam melintasi Jalan Teuku Umar. Mereka mengusung sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan agar pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2013, sebagaimana telah dijadwalkan Komisi Independen Pemilihan (KIP).
Beberapa poster yang diusung demonstran tertulis, “Ketua DPRK tidak Konsisten dengan Keputusannya”, “DPRK, Dengarkan aspirasi Rakyat Jangan Hanya Makan Gaji Buta”, “Pak Gubernur Aceh Dengarkan Suara Rakyat !, Pilkada 2013 Harga Mati”, serta tulisan-tulisan berbentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada 2013.
Massa melalui juru bicaranya seperti Naswardi, Arifin Berutu, Hakiman Kombih secara bergantian berorasi. Pendemo juga berteriak memanggil para wakil rakyat agar mau keluar menampung aspirasi mereka bukan hanya berleha-leha di kantornya. Dalam orasinya, massa KAMSA minta Pilkada Kota Subulussalam wajib digelar selambatnya Oktober 2013.
Koordinator lapangan (korlap) KAMSA Naswardi Lingga menegaskan adanya segelintir kelompok yang ingin menuntut penundaan pilkada demi kepentingan politik seseorang. Padahal, tidak ada satu alasan yang kuat untuk menunda pelaksanaan pilkada Subulussalam, kecuali pemaksaan kehendak. Apalagi, lanjut Naswardi, dana untuk kegiatan Pilkada Subulussalam senilai Rp 6 miliar terlah dibahas dan disahkan oleh eksekutif bersama legislatif.
Ia juga menyayangkan tudingan bahwa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 31 tingkat Provinsi Aceh sebagai ajang pencitraan Wali Kota Subulussalam mejelang pilkada. Padahal, katanya, MTQ merupakan salah satu sarana bagi Subulussalam dalam mempromosikan diri, dan tidak ada hubungannya dengan pilkada.
Naswardi juga menuding adanya skeranio yang sistematis untuk menunda pilkada Subulussalam. Hal itu menyusul kegiatan rekrutmen anggota KIP Subulussalam di tengah tahapan Pilkada sedang berlangsung sehingga dinilai akan mengganggu kinerja KIP Subulussalam.
Beberapa saat kemudian, tiga anggota DPRK, masing-masing Jamasa Cibro, H. Mukmin Pardosi, dan Sugito keluar menemui para pendemo. Dalam pernyataannya, Jamasa menegaskan bahwa tidak ada hak DPRK untuk menunda pilkada, tapi menyediakan dana untuk kegiatan pilkada. Lagi pula, kata Jamasa, di Subulussalam tidak ada bencana dan keributan yang merupakan salah satu faktor pilkada bisa ditunda sesuai aturan.
“Dan dana pilkada sudah tersedia sebesar Rp 6 miliar, jadi tidak ada alasan pilkada ditunda, saya menundukung pelaksanaan pilkada 2013,” tegas Jamasa yang disambut aplus warga. Hal senada juga diungkap H Mukmin dan Sugito. Bahkan, Sugito menyatakan tidak ada aturan yang memerintahkan penundaan pilkada.
Aksi ini dikawal puluhan personel Polres Aceh Singkil yang dipimpin langsung Wakapolres Aceh Singkil Kompol Juprisan Pratama Ramadhan Nasution. Massa membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 11.00 WIB.(kh)
KIP dan DPRK Konsultasi ke Jakarta
PRO kontra pelaksanaan Pilkada Subulussalam mengharuskan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam berkonsultasi ke Mendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Keberangkatan para anggota KIP tersebut disertai sejumlah anggota DPRK Subulussalam dari Komisi A (bidangi pemerintahan), termasuk Ketua DPRK.
“Kami sedang di Jakarta untuk mengkonsultasikan dasar hukum pelaksanaan pilkada kepada KPU Pusat dan Mendagri,” kata Bakhtiar Husein, Sekretaris Komisi A DPRK Subulussalam kepada Serambi, Senin (4/3).
Sebelumnya, Ketua KIP Subulussalam Husein Saraan juga mengatakan, pada dasarnya mereka telah menyelesaikan penyusunan tahapan Pilkada 2013 dengan jadwal pemungutan suara pada Kamis 3 Oktober 2013. Tahapan tersebut menurut Husein sudah final bahkan dana untuk kegiatan itu juga sudah diserahkan oleh Wali Kota Subulussalam senilai Rp 6 miliar.
Namun, tahapan pilkada belum ditetapkan secara resmi karena hasil koordinasi dengan anggota dewan Rabu (27/2) lalu, pihak legislatif meminta waktu untuk berkonsultasi lagi dengan mendagri dan KPU Pusat.”Jadi nanti ini kami sahkan setelah pulang dari Jakarta,” pungkas Husein Saraan.(kh)
Editor : bakri
sumber: "http://aceh.tribunnews.com/2013/03/05/kamsa-jangan-tunda-pilkada"
